BAHAS PENATAAN PEDAGANG PASAR BARU DAN KRONONG

KOMISI II GELAR RDP DENGAN BPPKAD, DKUPP DAN INSPEKTORAT

Probolinggo—Setelah sidak ke Pasar Baru dan Pasar Kronong Komisi II menindaklanjuti dengan menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan mengundang BPPKAD, DKUPP dengan menghadirkan Kepala UPT Pasar Baru dan Pasar Kronong, pengawas pasar dan petugas pemungut retribusi pada masing-masing pasar serta Inspektorat pada Kamis (9/1) di ruang kerja Komisi II.

Rapat dengar pendapat yang dipimpin oleh Sibro Malisi didampingi anggota Komisi II membahas terkait penataan pedagang yang berakibat pada penurunan omset hampir 50 persen. Dari sini Komisi II merasa pelu menyampaikan saran dan masukan untuk disampaikan kepada Walikota Probolinggo.

Berdasarkan kesepakatan Pimpinan dan Anggota Komisi II DPRD Kota Probolinggo maka disampaikan saran dan masukan diantaranya : (1) terkait satu kesatuan kode rekening pelayanan pasar bagi seluruh pasar di Kota Probolinggo dalam menentukan target dan realisasi PAD seharusnya bukan menjadi penghalang bagi para petugas pemungut retribusi untuk bekerja lebih giat agar mencapai target minimal 75 persen dari seluruh retribusi pasar di Kota Probolinggo. Sehingga ada kerjasama yang baik antar pengawas dan petugas pemungut retribusi pada masing-masing pasar; (2) BPPKAD dan DKUPP perlu memberikan sosialiasi kepada Kepala UPT Pasar, pengawas pasar hingga petugas pemungut retribusi tentang aturan pemungutan retribusi sehingga paham dalam memenuhi target realisasi; (3) Kondisi TPS dimana terdapat bedak/Los yang tidak termanfaatkan, Komisi II menyarankan agar dilakukan pembongkaran dan dimanfaatkan untuk tempat parkir mengingat kawasan tersebut tidak memiliki area parkir; (4) Kebingungan petugas pasar ketika ditanya jumlah pedagang yang menempati kios-kios baik di dalam maupun yang menempati TPS, Komisi II meminta agar DKUPP memiliki data pedagang yang valid sehingga tidak menjadi kendala ketika pasar selesai direnovasi; (5) Keberadaan TPS Pasar Baru di sisi sebelah barat (Jalan Niaga) yang menutup akses toko di sekitar jalan tersebut, Komisi II menyarankan DKUPP berkoordinasi dengan DPUPR untuk merombak TPS supaya tidak menghambat akses jalan, parkir bagi masyarakat serta tidak merugikan toko yang berada di jalan tersebut; (6) Keluhan tentang atap yang bocor saat hujan sehingga membuat becek pasar maka Komisi II merekomendasikan DKUPP dapat segera menindaklanjuti keluhan dari pedagang tersebut; dan (7) Komisi II merasa perlu menggelar RDP dengan DKUPP, DPUPR dan Asisten yang membidangi untuk membahas penataan pasar.

Komisi II ingin agar penataan pedagang pasar ini dapat tertib, rapi dan nyaman sehingga dapat membantu peningkatan omset penjualan. (md)