Probolinggo– Di awal tahun 2016, DPRD Kota Probolinggo tidak mau membuang waktu untuk memulai kegiatan. Selain RDP (rapat dengar pendapat) dan sidak, salah satu alat kelengkapan DPRD yakni Badan Kehormatan DPRD Kota Probolinggo melaksanakan kegiatan kunjungan kerja dengan materi rancangan peraturan DPRD Kota Probolinggo tentang kode etik dan tata beracara Badan Kehormatan.
Kegiatan kunjungan kerja dilaksanakan pada tanggal 11 sampai dengan 12 Januari 2016 dengan tujuan ke DPRD Kota Tangerang dan Mahkamah Kehormatan DPR RI. Selain ketua dan anggota Badan Kehormatan yang berangkat, juga mengikutsertakan Wakil Ketua DPRD Kota Probolinggo, Sekretaris DPRD Kota Probolinggo dan Kasubag Perundang-Undangan pada Bagian Persidangan Sekretariat DPRD Kota Probolinggo.
Di hari pertama kunjungan kerja di tanggal 11 Januari 2016, rombongan Badan Kehormatan DPRD Kota Probolinggo berkunjung ke DPRD Kota Tangerang.  Bertempat di ruang pertemuan lantai 2 DPRD Kota Tangerang, rombongan DPRD Kota Probolinggo disambut hangat oleh Ketua Badan Kehormatan DPRD Kota Tangerang, Pontjo S dan beserta anggota Badan Kehormatan lainnya.
Dalam dialog mengenai Peraturan DPRD tentang kode etik dan tata beracara, DPRD Kota Tangerang telah menetapkannya bersamaan dengan ditetapkannya Peraturan DPRD Kota Tangerang tentang tata tertib DPRD Kota Tangerang dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang pedoman penyusunan peraturan DPRD tentang tata tertib DPRD.
Peraturan DPRD tentang kode etik dan tata beracara DPRD Kota Tangerang dibentuk guna memantau dan mengevaluasi disiplin dan atau kepatuhan terhadap moral, kode etik dan atau peraturan tata tertib DPRD dalam rangka mejaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas DPRD. Selama ini Badan Kehormatan DPRD Kota Tangerang belum pernah memberikan sanksi kepada anggota DPRD terkait dengan pelanggaran kode etik dan tata tertib. Hal ini dikarenakan Badan Kehormatan selalu melakukan pendekatan persuasif apabila ada indikasi yang mengarah pada pelanggaran yang dilakukan oleh anggota DPRD, sehingga tidak sampai terjadi pelanggaran.
Dikatakan juga dalam dialog tersebut, di DPRD Kota Tangerang ada salah satu anggota DPRD yang sedang menjalani proses penyidikan atas dugaan tindak pidana. Terhadap kasus ini, Badan Kehormatan DPRD Kota Tangerang tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan karena hal tersebut merupakan kewenangan penyidik berdasarkan KUHAP.
Setelah melakukan kunjungan ke DPRD Kota Tangerang, di hari kedua tanggal 12 Januari 2016 Badan Kehormatan DPRD Kota Probolinggo menuju ke Mahkamah Kehormatan DPR RI. Bertempat di Gedung Mahkamah Kehormatan DPR RI, rombongan diterima oleh Tim Pakar atau Ahli Mahkamah Kehormatan DPR RI dengan koordiator bernama Ali.
Tim Pakar atau Ahli Mahkamah Kehormatan DPR RI menjelaskan bahwa DPR RI telah menetapkan 2 (dua) produk hukum, yaitu Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kode etik DPR RI dan Peraturan DPR RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata beracara Mahkamah Kehormatan DPR RI.
Kode etik DPR RI ini wajib dipatuhi oleh setiap anggota DPR RI selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas DPR. Sedangkan tata beracara ditetapkan sebagau hukum acara (hukum formil) bagi Mahkamah Kehormatan DPR RI dalam melakukan serangkaian pemeriksaan dimulai dari proses verifikasi, penyelidikan sampai pada putusan terhadap Pimpinan alat kelengkapan DPR RI dan Pimpinan DPR RI yang diduga tidak melaksanakan salah satu kewajiban atau lebih dan atau melanggar ketentuan/larangan sebagaimna dimaksud dalam Peraturan DPR RI mengenai tata tertib.

Yang menjadi perbedaan prinsip antara Mahkamah Kehormatan DPR RI dengan Badan kehormatan DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota adalah pada masa tugas anggota Mahkamah Kehormatan DPR RI tidak dibatasi oleh waktu, sehingga tiap-tiap fraksi dapat mengganti anggotanya setiap waktu, sedangkan masa tugas pada Badan Kehormatan DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota paling lama 2,5 tahun menurut Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010. (md)

Leave a Reply

Your email address will not be published.