Probolinggo– Senin (29/2) kemarin, Komisi C DPRD Kota Probolinggo  menggelar RDP terkait proses lelang pada kegiatan pasca tahun 2016. RDP ini mengundang Bagian Administrasi Pembangunan dan lembaga pemantau penyelenggara negara Republik Indonesia (LPPNRI).
Selain LPPNRI juga tampak hadir beberapa LSM, mereka pun ikut memberi masukan kepada Komisi C. Komisi C diminta memantau pelaksanaan lelang karena rawan tak transparan.
Ada sekitar 11 paket proyek yang kini sudah dalam pelelangan. Seperti di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) terdapat 2 paket proyek dimana 1 paket telah memiliki pemenang lelang sedangkan 1 paket lainnya akan dilakukan pelelangan ulang. Kemudian ada 2 paket dari Polresta Probolinggo untuk pengadaan lauk pauk tahanan yang sekarang ini memasuki proses lelang.
Selain itu di Dinas Pekerjaan Umum (DPU) terdapat 5 paket proyek, RSUD Dr. Moh. Saleh terdapat 1 paket proyek dan 1 paket pengadaan beras miskin yang kesemuanya ini masih dalam proses lelang.
Ketua Komisi C, Agus Riyanto, ST mengatakan pengawasan proses lelang tidak hanya pada eksekutif, tetapi juga pada pihak rekanan. Sebab dikhawatirkan terdapat indikasi permainan dalam lelang tersebut. “Kami menginginkan pengawasan dan pengerjaan harus transparan dan akuntabel,” tandas Agus Riyanto.
Sementara itu LIRA yang ikut dalam RDP ini memberikan beberapa masukan kepada kOmisi C, diantaranya pengumuman pengadaan dan jasa di Kota Probolinggo, baik itu untuk paket lelang umum atau pemilihan langsung harus ditayangkan di portal pengadaan barang LPSE. “Selama ini tidak pernah ditayangkan di portal LPSE untuk pemilihan langsung,”kata Walikota LIRA, Safri Agung.
Masukan kedua adalah dalam proses pengadaan barang dan jasa Kota Probolinggo, pada dokumen lelang dan kontrak harus dicantumkan ketentuan umur konstruksi karena selama ini belum ada dalam kontrak. Masukan yang ketiga adalah pada proses penawaran harus didukung dengan kerja sama operasional dengan supplier bahan material yang telah memiliki izin galian C.
Ketiga masukan ini diamini juga oleh Wakil Direktur bidang kelembagaan Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional (LPKN),Gatot Sugiyanto.
Mendengar hal ini, Ketua Komisi C DPRD Kota Probolinggo, Agus Riyanto, ST mengatakan akan menerima semua masukan dan aspirasi serta akan menyampaikannya juga ke Komisi A dan B. (md)

Leave a Reply

Your email address will not be published.