DPRD Kota Probolinggo menggelar Rapat Paripurna tentang pembahasan 4 Raperda secara serentak. Keempat Raperda tersebut yakni Raperda tentang irigasi, Raperda tentang Pengelolaan Cagar budaya, Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu dan Raperda tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Probolinggo tahun 2014-2034.

Rapat paripurna dengan agenda penyampaian nota penjelasan Walikota ini digelar Senin (2/12), yang menghadirkan Wakil Walikota Probolinggo dan dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Probolinggo, H.M. Sulaiman.

Dalam nota penjelasan yang disampaikan, usulan 4 Raperda inisiatif eksekutif merupakan tindak lanjut dari program legislasi daerah Kota Probolinggo tahun 2013 yang telah ditetapkan dengan Keputusan DPRD Kota Probolinggo nomor : 188.45/01/KEP/425.050/2013 tentang persetujuan penetapan program legislasi daerah Kota Probolinggo tahun 2013, sehingga perlu dilakukan pembahasan bersama DPRD Kota Probolinggog.

Raperda tentang irigasi, merupakan kebijakan pengelolaan irigasi yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 22 tahun 202 dirasakan sudah tidak sesuai dengan perkembangan saat ini, terlebih dengan perubahan system Pemerintahan aerah sebagaimana diatur dalam UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 12 tahun 2008 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2006 tentang irigasi, yang berdampak pada perubahan kebijakan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi, dalam rangka untuk meningkatkan produksi, melestarikan ketahanan pangan dan meningkatkan pendapatan petani, sehingga peraturan daerah tersebut dipandang perlu untuk diganti.

Sedangkan Raperda tentang pengelolaan cagar budaya merupakan kebijakan untuk memungkinkan beberapa bangunan yang dimiliki oleh Kota Probolinggo sebagai bangunan cagar budaya, benda cagar budaya maupun kawasan cagar budaya. Dimana melalui keputusan Walikota Probolinggo Nomor : 188.45/198/KEP/425.012/2013 tentang penetapan cagar budaya Kota Probolinggo telah ditetapkan cagar budaya diantaranya: Markas KODIM 0820, Stasiun Probolinggo, Gereja Protestan Indonesia Barat, Museum Daerah Probolinggo, Markas Kompi A dan Kompi B Batalyon Zeni Tempur 10 Divisi 2 Kostrad Probolinggo, Tandon air, Alun-alun Kota Probolinggo, Benteng Probolinggo serta Rumah Dr. Moch. Saleh. Jika nanti bangunan colonial tersebut tidak dilindungi maupun dilestarikan, maka keberadaannya tidak saja hanya dianggap punah, akan tetapi generasi yang akan datang tidak dapat mengenal sejarah bangunan yang pernah dimiliki oleh Kota Probolinggo.

Maka untuk membatasi adanya bangunan modern yang dikhawatirkan nantinya akan mengganggu keberadaan bangunan arsitektur colonial tersebut, maka dipandang perlu menetapkan regulasi mengenai pelestarian dan pengelolaan bangunan dan kawasan cagar budaya. Alasan urgensitas dari pengaturan tersebut antara lain, (1) Mulai tidak terpeliharanya bangunan cagar budaya, benda cagar budaya maupun kawasan cagar budaya yang berada di Kota Probolinggo karena adanya bangunan rumah di kawasan cagar budaya yang ditinggal oleh pemiliknya. (2) Pemkot Probolinggo sampai saat ini beum memiliki peraturan daerah ynag mengatur tentang pengelolaan cagar budaya. Baik pasca lahirnya UU Nomor 5 tahun 1992 tentang benda cagar budaya maupun UU Nomor 11 tahun 2010 tentang cagar budaya. (3) Adanya inisiatif dari Pemkot Probolinggo untuk melakukan pengelolaan cagar budaya, khususnya Dispobpar kaitannya dengan peningkatan minat wisatawan luar maupun dalam negeri.

Raperda inisiatif yang juga diusulkan adalah Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu. Dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 97 tahun 2012 tentang retribusi pengendalian lalu lintas dan retribusi perpanjangan izin memperkerjakan tenaga asing, maka penerbitan perpanjangan izin  memperkerjakan tenaga kerja asing di wilayah Kota Probolinggo merupakan objek baru dalam retribusi perizinan tertentu.

Penerbitan perpanjangan IMTA ini akan menambah sumber pendapatan bagi Pemerintah Daerah dalam rangka mendanai fungsi pelayanan dan perizinan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah. Penetapan tarif retribusi perpanjangan IMTA sebesar USD 100 per orang per bulan.

Retribusi perpanjangan IMTA merupakan pemberian perpanjangan IMTA oleh Gubernur atau Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk kepada Pemberi tenaga kerja asing yang telah memiliki IMTA dan Menteri yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan atau pejabat yang ditunjuk. Pungutan perpanjangan IMTA sebelumnya merupakan penerimaan Negara bukan pajak (PNBP) yang dengan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 ditetapkan sebagai retribusi. Disamping itu, penambahan retribusi perpanjangan IMTA ini relatif tidak menambah beban masyarakat, mengingat retribusi perpanjangan IMTA hanya merupakan pengalihan kewenangan pungutan pemerintah.

Raperda terakhir yang diusulkan adalah Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Probolinggo tahun 2005-2025, yang penyusunannya memperhatikan keselarasan dengan dan sekaligus mengacu pada RPJPD  nasional dan RPJPD Prov. Jatim. Hal ini dimaksudkan agar terdapat keselarasan visi,misi, arah dan kebijakan pembangunan daerah Kota Probolinggo dengan visi,misi, arah, tahapan dan prioritas pembangunan jangka panjang Nasional dan Provinsi Jawa Timur.

Dengan telah disampaikannya nota penjelasan oleh Walikota Probolinggo, maka selanjutnya akan dibahas dalam rapat-rapat fraksi dan Pansus Pembahas 4 Raperda Kota Probolinggo tahun 2013. (md)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.