VISI "TERWUJUDNYA PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO YANG DEMOKRATIS"                              MISI "Menggerakkan penyelenggaraan pemerintahan yang transparantif, aspiratif dan akuntabel, Meningkatkan efektifitas kinerja DPRD,Mendorong peran serta masyarakat dalam pengambilan kebijakan"

  • logobaru - Copy.jpg
  • WEB.jpg
  • WEB1.jpg

KOMISI I SOROTI KEKOSONGAN 3 PPS DI 3 KELURAHAN

KOMISI I SOROTI KEKOSONGAN 3 PPS DI 3 KELURAHAN

 Probolinggo—Komisi I DPRD Kota Probolinggo menyoroti kekosongan 3 (tiga) panitia pemungutan suara (PPS) di 3 Kelurahan.

            Dalam rapat dengar pendapat (RDP) yang digelar pada hari Jumat (26/1) di ruang Komisi I, mengundang KPU Kota Probolinggo. Komisi I DPRD Kota Probolinggo meminta keterangan terkait kendala-kendala yang dihadapi KPU dan alasan tidak terbentuknya 3 PPS tersebut.

            Ketua Komisi I, Abdul Azis yang memimpin RDP tersebut mempertanyakan kinerja KPU Kota Probolinggo. Azis mengkhawatirkan kekosongan PPS tersebut akan mengganggu pelaksanaan Pilwali tanggal 27 Juni mendatang.

            Bahkan Azis merekomendasikan agar KPU bersama dinas terkait seperti Satpol PP, Bakesbangpol dan Panwas dapat segera melakukan koordinasi dengan baik supaya kekosongan PPS dapat teratasi.

            “Saya mendengar tidak ada yang mendaftar. Bahkan ada yang mengundurkan diri. Kira-kira persoalannya apa? Seharusnya bisa dicarikan solusi agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Sebaiknya segera koordinasi dan membuka kembali pendaftaran agar tidak mengganggu pelaksanaan Pilwali”, ujar Azis.

            Menanggapi pernyataan Ketua Komisi I, Komisioner KPU Kota Probolinggo Yahya Ulumudin menyatakan bahwa KPU sudah melakukan pembukaan pendaftaran sesuai prosedur dan telah ditetapkan oelh KPU Pusat serta sesuai jadwal. Kekosongan ini terjadi di Kelurahan Kedunggaleng, Kelurahan Wonoasih dan Kelurahan Pohsangit Kidul.

            “Tidak ada persoalan yang berarti. Di ketiga Kelurahan mengalami kekosongan akibat sepi pemikat dan ada yang mengundurkan diri. Kami akan kembali membuka pendaftaran. Seperti data kami di Kelurahan Kedunggaleng kendalanya karena tidak ada yang mendaftar. Sedangkan di Kelurahan Wonoasih dan Pohsangit Kidul karena ada yang mengundurkan diri”. Ujar Yahya.

            Tentang persyaratan untuk rekrutmen anggota PPS, tidak boleh lebih dari dua kali menjabat. “Ini berdasarkan Surat Edaran Nomor : 183/KPU/IV/2018 merujuk pada Pasal 17 ayat 1 PKPU Nomor 3 Tahun 2015 tentang kerja KPU. Pembentukan PPK dan PPS, tahapan penyelenggaraan pemilihan Bupati, Gubernur dan sebagainya. Pada Pasal 18 ayat 1 huruf K disebutkan bahwa persyaratan PPK dan PPS bahwa pernah menjabat dua kali,” jelas Yahya.

            Arti dari menjabat dua kali, bukan hanya dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota serta Gubernur dan Wakil Gubernur. Tetapi juga berlaku dalam Pileg dan Pilpres. (md)