VISI "TERWUJUDNYA PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO YANG DEMOKRATIS"                              MISI "Menggerakkan penyelenggaraan pemerintahan yang transparantif, aspiratif dan akuntabel, Meningkatkan efektifitas kinerja DPRD,Mendorong peran serta masyarakat dalam pengambilan kebijakan"

  • logobaru - Copy.jpg
  • WEB.jpg
  • WEB1.jpg

DPRD KOTA GELAR PARIPURNA PENYAMPAIAN PU FRAKSI TERKAIT PEMBAHASAN 8 RAPERDA

DPRD KOTA GELAR PARIPURNA PENYAMPAIAN PU FRAKSI TERKAIT PEMBAHASAN 8 RAPERDA

Probolinggo—DPRD Kota Probolinggo menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian pemandangan umum (PU) Fraksi-Fraksi tentang pembahasan 8 (delapan) raperda, Rabu (28/3) di ruang sidang utama.

            Rapat paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD, Agus Rudiyanto Ghaffur didampingi Wakil Ketua Muchlas Kurniawan serta dihadiri Sekda Kota Probolinggo, dr Bambang Agus Suwignyo yang mewakili Walikota Probolinggo beserta jajarannya, sempat diwarnai dengan interupsi terkait ketidakhadiran Walikota Probolinggo.

            Interupsi muncul dari Abdul Azis, Fraksi PKB yang meminta rapat paripurna ini ditunda karena ketidakhadiran Walikota Probolinggo. Menurut Azis 8 (delapan) raperda merupakan usulan dari eksekutif sehingga pendapat dari Fraksi-fraksi dapat dicerna langsung oleh Walikota Probolinggo.

            Beberapa Fraksi lainnya juga ikut menyampaikan interupsi hingga muncul kesepakatan bahwa pemandangan umum (PU) Fraksi-fraksi akan tetap dibacakan dan rapat paripurna tetap dilanjutkan.

            Perlu diketahui 8 (delapan) raperda yang diusulkan untuk dibahas di DPRD Kota Probolinggo antara lain adalah raperda tentang perubahan RPJMD Kota Probolinggo tahun 2014-2019, raperda tentang perubahan kedua atas Perda Nomor 5 tahun 2011 tentang retribusi perijinan tertentu, raperda tentang pencabutan Perda Nomor 5 Tahun 2002 tentang pengelolaan air bawah tanah, raperda tentang perlindungan sumber daya ikan di perairan umum darat Kota Probolinggo, raperda tentang penanggulangan bencana Kota Probolinggo, raperda tentang revisi RTRW, raperda tentang penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak, dan raperda tentang penyelenggaraan kearsipan.

            Diakhir rapat paripurna, pimpinan rapat paripurna menyampaikan jika 8 (delapan) raperda tersebut akan dibahas melalui pembentukan 3 (tiga) Panitia Khusus. Masing-masing Panitia Khusus (pansus) tersebut akan menangani 3 (tiga) raperda. Oleh karena itu melalui penyampaian pemandangan umum (PU) Fraksi-Fraksi diharapkan Pemerintah Kota Probolinggo mendapatkan masukan untuk bahan telaah. Hal ini sangat penting agar nantinya Perda yang dihasilkan dapat membawa manfaat dan kesejahteraan masyarakat. (md)