VISI "TERWUJUDNYA PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO YANG DEMOKRATIS"                              MISI "Menggerakkan penyelenggaraan pemerintahan yang transparantif, aspiratif dan akuntabel, Meningkatkan efektifitas kinerja DPRD,Mendorong peran serta masyarakat dalam pengambilan kebijakan"

  • logobaru - Copy.jpg
  • WEB.jpg
  • WEB1.jpg

DPRD KOTA GELAR PARIPURNA PENETAPAN DUA RAPERDA HASIL FASILITASI GUBERNUR JATIM

DPRD KOTA GELAR PARIPURNA PENETAPAN DUA RAPERDA HASIL FASILITASI GUBERNUR JATIM

 

Probolinggo—DPRD Kota Probolinggo menggelar rapat paripurna dengan agenda penetapan 2 (dua) raperda hasil fasilitasi Gubernur Jatim tentang raperda lembaga kemasyarakatan Kelurahan dan raperda pencabutan Perda Kota Probolinggo Nomor 13 tahun 2012 tentang penataan kawasan pantai, Senin (19/3) di ruang sidang utama.

            Rapat paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD Agus Rudiyanto Ghaffur didampingi Wakil Ketua Muchlas Kurniawan serta dihadiri sejumlah anggota DPRD dan Walikota Probolinggo yang diwakili Sekda Kota beserta jajarannya.

            Sebelum dilakukan penetapan 2 (dua) raperda hasil fasilitasi Gubernur Jatim, 6 (enam) Fraksi di DPRD Kota Probolinggo menyampaikan pendapat fraksi-fraksi yang disampaikan oleh juru bicara masing-masing.

            Ke enam fraksi tersebut dalam penyampaian pendapat fraksinya disimpulkan dapat menerima dan menyetujui 2 (dua) raperda hasil fasilitasi Gubernur Jatim untuk ditetapkan menjadi Perda.

            Dari hasil persetujuan tersebut menjadi dasar penetapan dalam keputusan DPRD Kota Probolinggo tentang persetujuan 2 (dua) raperda Kota Probolinggo hasil fasilitasi Gubernur Jatim.

            Maka sesuai ketentuan Pasal 93 ayat (4) huruf (a) Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2017 tentang perubahan peraturan tata tertib DPRD bahwa pengambilan keputusan didahului dengan permintaan persetujuan dari anggota DPRD secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna.

            Dari persetujuan Anggota DPRD maka dapat dilakukan penandatanganan keputusan DPRD terhadap 2 (dua) raperda Kota Probolinggo hasil fasilitasi Gubernur Jatim.

            Setelah dilakukan penandatanganan keputusan DPRD, Walikota Probolinggo yang diwakili oleh Sekda Kota membacakan pendapat akhir Kepala Daerah terkait 2 (dua) raperda hasil fasilitasi Gubernur Jatim.

            Sebelum rapat paripurna di tutup sesuai ketentuan Pasal 71 ayat (12) Peraturan DPRD Kota Probolinggo Nomor 1 tahun 2017 maka penugasan Panitia Khusus I dan II telah berakhir dan selesai serta keanggotaan dari Panitia Khusus I dan II dibubarkan.