VISI "TERWUJUDNYA PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO YANG DEMOKRATIS"                              MISI "Menggerakkan penyelenggaraan pemerintahan yang transparantif, aspiratif dan akuntabel, Meningkatkan efektifitas kinerja DPRD,Mendorong peran serta masyarakat dalam pengambilan kebijakan"

  • logobaru - Copy.jpg
  • WEB.jpg
  • WEB1.jpg

FRAKSI GOLKAR SAMPAIKAN PENDAPAT AKHIRNYA TERKAIT KUA PPAS APBD TA 2017

Probolinggo—Pada pembahasan KUA dan PPAS APBD TA 2017, Fraksi Golkar memberikan pendapat akhirnya pada rapat paripurna DPRD yang digelar Sabtu (6/8). Fraksi Golkar menyatakan menerima dan menyetujui KUA dan PPAS APBD TA 2017 untuk dilanjutkan  dengan penandatanganan nota kesepakatan bersama antara Pemerintah Kota Probolinggo dengan DPRD Kota Probolinggo.
Fraksi Golkar memberikan beberapa saran, (1) berdasarkan perkembangan indicator ekonomi makro di Kota Probolinggo mengalami perbaikan dan pertumbuhan ekonomi yang cukup baik. Ini terlihat dari potensi perkiraan inflasi dan laju pertumbuhan ekonomi berdasarkan perkiraan 5 tahun terakhir, khususnya pada tahun 2015. Berdasarkan hal tersebut maka Fraksi Golkar berharap agar berbanding lurus dengan perkiraan potensi penerimaan daerah dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Fraksi Partai Golkar meminta kepada SKPD yang berwenang untuk melakukan peningkatan kinerja petugas di lapangan dalam rangka intensifikasi penerimaan daerah dan peningkatan pengawasan kepada petugas di lapangan untuk meminimalisir kebocoran penerimaan daerah. (2) Prioritas pembangunan setiap tahun anggaran harus mengacu kepada RPJMD. Prioritas pembangunan harus pula terlihat dari gambaran dalam kebijakan umum (KU) dan prioritas plafon anggaran sementara (PPAS) dan dituangkan dalam RAPBD, baik menyangkut strategi pelaksanaannya maupun anggarannya. Oleh karenanya Fraksi Partai Golkar mengingatkan kepada SKPD-SKPD agar supaya menelaah kembali Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 tentang RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2014-2019, visi dan misi Kota Probolinggo serta lainnya sehingga pembangunan Kota Probolinggo konsisten, terarah, terencana dan berkelanjutan. (3) Dalam belanja daerah, Fraksi Partai Golkar berharap agar eksekutif mempertimbangkan kemampuannya untuk melaksanakan pembangunan. Pengalaman pembangunan di Tahun 2015 dengan serapan belanja yang tidak optimal sehingga mengakibatkan beberapa pembangunan tidak dapat dilaksanakan. Oleh karenanya kinerja Pemerintah Daerah harus terus ditingkatkan dengan pula diikuti adanya peningkatan pengawasan terhadap kinerja aparatur daerah.
Fraksi Partai Golkar berharap pendapat Fraksi ini dapat dijadikan pedoman bagi eksekutif dalam penyusunan RAPBD Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2017. (md)