VISI "TERWUJUDNYA PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO YANG DEMOKRATIS"                              MISI "Menggerakkan penyelenggaraan pemerintahan yang transparantif, aspiratif dan akuntabel, Meningkatkan efektifitas kinerja DPRD,Mendorong peran serta masyarakat dalam pengambilan kebijakan"

  • logobaru - Copy.jpg
  • WEB.jpg
  • WEB1.jpg

F-PKB SAMPAIKAN PENDAPAT AKHIRNYA TERKAIT PEMBAHASAN KUA PPAS APBD TA 2017

Probolinggo--- Pada Rapat Paripurna DPRD dengan agenda penandatanganan kesepakatan bersama antara Pemerintah Kota Probolinggo dengan DPRD Kota Probolinggo tentang pembahasan KUA dan PPAS APBD TA 2017 yang diawali dengan penyampaian saran dan pendapat Badan Anggaran serta penyampaian pendapat akhir Fraksi-Fraksi secara tertulis pada Sabtu (6/8) lalu.

Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) DPRD Kota Probolinggo memberi masukan dan koreksi atas hasil telaah terhadap pembahasan KUA dan PPAS APBD TA 2017 yang dituangkan dalam pendapat akhir Fraksi. Dengan mempertimbangkan laporan Banggar DPRD Kota Probolinggo, mekanisme penyusunan dan pembahasan KUA dan PPAS APBD TA 2017 telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, maka Fraksi PKB dapat menyimpulkan bahwa draft KUA dan PPAS APBD TA 2017 dapat disetujui dengan memberikan beberapa saran-saran.

Di bidang pendidikan, Fraksi PKB menyoroti (1) Dinas Pendidikan Kota Probolinggo tentang program full day school yang saat ini diuji cobakan kepada 4 (empat) Sekolah Dasar Negeri (SDN) Sukabumi 2, antara lain SDN Sukabumi 2, SDN Tisnonegaran 1 dan 2, serta SDN Mangunharjo 1. Mengingat kegiatan full day school asimetris dengan misi Walikota Probolinggo  memberikan pelayanan pendidikan murah dan terjangkau, yang ditetapkan dalam Perda Nomor 6 Tahun 2014 tentang RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2014-2019, maka kehadiran full day school perlu dikaji ulang. (2) Salah satu faktor pendukung meningkatkan mutu pendidikan di Kota Probolinggo khususnya pendidikan bagi sekolah swasta dan madrasah mulai tingkat PAUD sampai dengan SMA, perlu adanya perhatian Pemerintah Kota Probolinggo dalam hal perlu mengalokasikan anggaran program biaya operasional pendidikan (BOP) seperti tahun-tahun sebelumnya.

Bidang kesehatan, Fraksi PKB menyarankan (1) untuk penanganan ODHA dimana cara yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan pendampingan bagi penderita ODHA dengan melibatkan pihak ketiga untuk melakukan pelatihan kewirausahaan agar memiliki ketrampilan sesuai dengan keahliannya.(2) Penanganan penyakit menular dan penyakit jiwa perlu dilakukan pemantauan secara terus menerus sehingga terlokalisir penyebarannya. Sedangkan untuk penyakit jiwa perlu adanya pengawasan yang ketat oleh keluarga maupun petugas medis.

Bidang kemiskinan dan pengangguran, Fraksi PKB memberikan saran (1) untuk penanganan masalah kesejahteraan sosial, maka perlu dilakukan riset dalam rangka pengurangan angka kemiskinan. (2) Bagi warga miskin dibuatkan kartu tanda miskin (KTM) yang berlaku universal, untuk menerima semua bantuan-bantuan. (3) Bantuan untuk warga miskin diarahkan pada program alih profesi yang produktif, dengan harapan taraf hidupnya akan meningkat dan lebih baik.

Di bidang iklim investasi, industri dan UMKM, Fraksi PKB menyarankan (1) pada penguatan regulasi perijinan dan penanaman modal perlu menggairahkan iklim investasi dengan cara  memberi kemudahan kepada investor untuk menanamkan modalnya di Probolinggo. (2) Mengurus ijin dilakukan dalam satu atap (terpadu). (3) Pengurusan ijin berbasis teknologi informasi agar segera difungsikan. (4) Pengembangan pariwisata daerah, perlu membangun wisata buatan.

Pada bidang lingkungan hidup dan bencana alam, Fraksi PKB menyarankan untuk mengatasi tingkat pencemaran lingkungan (udara, air, dan tanah) maka perlu dibentuk tim penanggulangan pencemaran, sebagai leading sector BLH perlu segera mengurus akreditasi UPT laboratorium, sehingga memiliki kewenangan mengeluarkan hasil laboratorium atas pencemaran.

Saran-saran yang diberikan oleh Fraksi PKB diharapkan dapat menjadi perhatian bagi Pemerintah Kota Probolinggo demi kemajuan Kota Probolinggo. (md)